Bandung, voxasia.id – Aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan dari Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5), dipicu oleh pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi. Saat menghadiri Musrenbang dan agenda bersama APDESI di Cirebon, Gubernur Dedi menyatakan bahwa tidak perlu lagi berkoordinasi dengan DPRD dalam proses pemerintahan.
Ucapan tersebut langsung memantik reaksi keras dari Fraksi PDIP, yang menilainya sebagai bentuk pelecehan terhadap sistem demokrasi.Salah satu suara paling vokal datang dari Memo Hermawan, politisi senior Fraksi PDIP, yang mengecam keras pernyataan tersebut.
“Gubernur secara terbuka menyatakan tidak perlu rapat lagi dengan DPRD. Ini bukan hanya menyinggung fraksi, tapi mencederai marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tegas Memo usai meninggalkan ruang sidang. dikutip dari situs westjavatoday.com
Ia menilai, ucapan gubernur mencerminkan sikap anti-demokrasi dan arogan terhadap fungsi pengawasan legislatif. “Kami dipilih oleh rakyat dan dilegitimasi oleh konstitusi. Jika lembaga ini dilecehkan, maka 120 anggota DPRD juga dilecehkan,” lanjutnya.
Memo juga meminta pimpinan DPRD segera menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Dedi Mulyadi sebagai bentuk tanggung jawab politik dan klarifikasi publik.
“Kami membela kehormatan lembaga, bukan sekadar kepentingan fraksi. Ini soal menjaga tata kelola demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
