Wasington, voxasia.id – Meskipun Donald Trump awalnya menyangkal keterlibatan langsung dalam Proyek 2025, cetak biru kebijakan konservatif yang disusun oleh Heritage Foundation, sejumlah tindakan awal pada masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat menunjukkan adanya kesinambungan dengan dokumen tersebut. Analisis awal menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari tindakan eksekutif Trump mencerminkan agenda yang digariskan dalam Proyek 2025, mulai dari reformasi imigrasi agresif hingga langkah deregulasi yang signifikan. Keberpihakan Trump pada beberapa elemen agenda konservatif ini memicu respons dari Partai Demokrat, lembaga dan organisasi masyarakat sipil, yang menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk “menyamaratakan agenda otoriter di bawah selimut reformasi.”
Konteks dan Relevansi Proyek 2025
Diluncurkan pada 2023 oleh Heritage Foundation, Proyek 2025 merupakan dokumen setebal 900 halaman yang merangkum rencana komprehensif bagi pemerintahan Republik untuk mengurangi cakupan dan peran pemerintah federal. Proyek ini mencakup isu-isu seperti deregulasi besar-besaran, reformasi imigrasi ketat, pembatasan hak-hak sipil, hingga pengurangan tenaga kerja federal. Salah satu aspek utama cetak biru ini adalah upaya untuk memperkuat otoritas eksekutif, yang sejalan dengan gaya kepemimpinan Trump selama masa jabatan pertamanya.
Namun, Trump sempat menyebut ide-ide dalam dokumen itu sebagai “konyol dan buruk.” Pernyataan ini, menurut pengamat politik, lebih bersifat strategi kampanye untuk menjaga citra independensinya di mata pemilih moderat, meskipun pada praktiknya, banyak langkah kebijakannya mencerminkan tujuan Proyek 2025.
Tinjauan Kebijakan: Sinkronisasi dengan Proyek 2025
- Imigrasi dan Keamanan Perbatasan
Trump secara cepat mengeluarkan kebijakan yang membatasi imigrasi dan memperketat keamanan perbatasan. Kebijakan seperti pengerahan Garda Nasional ke perbatasan selatan dan pembatasan program pengungsi mencerminkan visi Proyek 2025 untuk pendekatan imigrasi yang lebih agresif dan termiliterisasi. Hal ini memicu kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya sentimen xenofobia di AS. - Deregulasi dan Kebijakan Energi
Trump mengambil langkah-langkah seperti mempromosikan pengeboran minyak di Alaska dan menarik AS dari Perjanjian Paris, konsisten dengan prioritas Proyek 2025 yang menolak inisiatif perubahan iklim global. Para kritikus menilai langkah ini sebagai bentuk “anti-sains” yang mengancam keberlanjutan lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. - Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Sosial
Trump juga menghidupkan kembali kebijakan kontroversial seperti perintah eksekutif Schedule F yang mempermudah pemecatan pegawai federal. Selain itu, ia membatalkan perlindungan bagi individu transgender di militer, langkah yang sesuai dengan agenda Proyek 2025 untuk “mengembalikan norma biologis” di ranah kebijakan sosial. - Kebijakan Luar Negeri
Trump melanjutkan sikap isolasionisnya dengan menarik AS dari WHO dan membatasi bantuan luar negeri. Pendekatan ini, meskipun sesuai dengan cetak biru Proyek 2025, menuai kritik internasional karena dianggap merusak kerja sama multilateral yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global.
Tindakan Trump menunjukkan keselarasan strategis dengan agenda konservatif yang dirumuskan oleh Heritage Foundation, terlepas dari upaya Trump untuk menampilkan jarak dari Proyek 2025 selama kampanye. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh lembaga pemikir konservatif terhadap pembentukan kebijakan pemerintah AS.
Pengangkatan tokoh-tokoh seperti Russell Vought dan Brendan Carr ke posisi strategis memperkuat dugaan adanya hubungan erat antara pemerintahan Trump dan penyusun Proyek 2025. Selain itu, tindakan kebijakan yang diambil memperlihatkan penguatan cabang eksekutif, yang menurut para kritikus berpotensi melemahkan prinsip-prinsip checks and balances dalam pemerintahan.
Namun, dampak jangka panjang dari penerapan agenda ini masih bergantung pada dukungan legislatif dan resistensi dari oposisi. Sebagaimana diutarakan oleh Bill Galston dari Brookings Institution, pengaruh dokumen seperti Proyek 2025 cenderung berkurang ketika dinamika politik dan legislatif mulai mengambil alih.
Kedekatan antara tindakan eksekutif Trump dan Proyek 2025 mencerminkan sinergi antara visi pribadi seorang presiden dengan agenda konservatif yang lebih besar. Namun, kurangnya transparansi terkait keterkaitan ini, seperti yang dikritik oleh organisasi seperti Democracy Forward, menimbulkan masalah kepercayaan publik.
Masa jabatan kedua Trump berpotensi menjadi arena uji coba bagi Proyek 2025, dengan konsekuensi yang luas bagi kebijakan domestik dan hubungan internasional AS. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat sipil dan media akan menjadi elemen penting untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.
