Jakarta, voxasia.id Sebuah penelitian yang dirilis oleh CELIOS (Center of Economic and Law Studies) mengungkapkan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, mencatat skor terburuk dengan nilai negatif mendekati -150, menempatkannya di posisi paling bawah dalam daftar.
Kritik terhadap Kebijakan HAM
Publik menilai kebijakan Natalius Pigai di bidang hak asasi manusia tidak mampu menjawab berbagai tantangan besar yang dihadapi negara. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan dalam studi ini meliputi:
- Minimnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan menimbulkan ketidakpuasan publik. Kurangnya upaya signifikan untuk menuntaskan kasus-kasus ini dianggap mencerminkan lemahnya komitmen kementerian terhadap penegakan keadilan. - Kurangnya Terobosan Kebijakan
Responden menganggap tidak ada inovasi baru dalam kebijakan HAM yang mampu memberikan dampak signifikan bagi perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Hal ini menciptakan kesan stagnasi dalam kinerja kementerian. - Isu Kontroversial yang Tidak Terselesaikan
Natalius Pigai juga dikritik karena dianggap lambat dalam merespons berbagai isu HAM yang berkembang, seperti konflik agraria, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Penilaian ini menunjukkan bahwa sektor HAM menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kritik publik terhadap kinerja kementerian ini mengindikasikan perlunya reformasi besar-besaran, baik dari sisi kebijakan maupun pendekatan dalam menangani isu-isu penting.
Menteri Lain yang Juga Mendapat Penilaian Buruk
Selain Natalius Pigai, beberapa menteri lain juga mencatat skor rendah dalam evaluasi CELIOS, yaitu:
- Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
- Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
- Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)
- Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)
Kinerja mereka dinilai kurang optimal dalam menghadapi tantangan di sektor masing-masing, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pembangunan daerah tertinggal.
Reshuffle Kabinet Jadi Opsi?
Melihat hasil evaluasi ini, banyak pihak menyerukan perlunya penataan ulang kabinet, termasuk kemungkinan reshuffle di beberapa posisi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Studi CELIOS menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya di bidang yang mendapat sorotan tajam seperti HAM. Kepercayaan publik yang rendah terhadap beberapa menteri menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan perubahan yang nyata.
CELIOS (Center of Economic and Law Studies) adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. CELIOS memiliki dedikasi untuk mendorong reformasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, menciptakan ekonomi rendah karbon dan pelibatan aktif dari masyarakat terdampak pembangunan.
