Manila, voxasia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, putri dari mantan presiden negara tersebut, Rodrigo Duterte. Keputusan ini menandai perkembangan politik besar di Filipina dan membuka jalan bagi sidang pemakzulan langka di Senat. Langkah ini diambil setelah adanya tuduhan terhadap Duterte, termasuk penyalahgunaan dana publik, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez.
Duterte menjadi pejabat terpilih kedua yang dimakzulkan di Filipina setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000. Duterte dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Pemakzulan ini menunjukkan adanya perpecahan politik yang signifikan antara Duterte dan Marcos, yang keluarga-keluarganya sebelumnya membentuk aliansi kuat yang membawa mereka meraih kemenangan telak pada pemilu 2022.
Tuduhan terhadap Duterte beragam. Di antaranya adalah tuduhan korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan dana intelijen dan dana rahasia sebesar 612,5 juta peso (sekitar $10,5 juta) selama menjabat sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Selain itu, ia juga dituduh mengancam akan membunuh Marcos, istrinya, dan Romualdez jika nyawanya terancam. Pernyataan tersebut, yang dibuat dalam konferensi pers pada November 2024, memicu kekhawatiran nasional mengenai keamanan.
Selain itu, Duterte juga dituduh gagal mengecam tindakan agresif China di Laut China Selatan, yang semakin memperburuk ketegangan dalam pemerintahan. Pemakzulan ini juga mencakup klaim mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan tuduhan bahwa ia gagal sepenuhnya mengungkapkan aset keuangannya seperti yang diwajibkan oleh hukum.
Tuntutan pemakzulan yang didukung oleh 215 dari 306 anggota DPR tersebut segera diserahkan ke Senat untuk diadili. Duterte, yang masih memiliki sekutu politik utama di Senat, kini menghadapi tantangan berat. Sidang Senat yang akan menentukan apakah ia akan dicopot dari jabatannya memerlukan dukungan dua pertiga suara untuk menghukumnya. Jika dihukum, Duterte dapat dilarang memegang jabatan publik seumur hidup, yang akan secara signifikan mengurangi prospek politiknya di masa depan.
Pemakzulan ini juga terjadi pada saat perjuangan politik Duterte dipertaruhkan. Spekulasi mengenai kemungkinan pencalonannya untuk presiden pada 2028 telah memicu pertentangan politik antara dirinya dan Marcos. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pemakzulan ini bermotif politik, diatur oleh anggota DPR yang loyal kepada Marcos, sementara saudara Duterte, Kongreswan Paolo Duterte, mengutuk langkah ini sebagai tindakan penganiayaan politik.
Seiring meningkatnya ketegangan antara kedua keluarga politik ini, belum jelas kapan sidang Senat akan dilaksanakan. Drama pemakzulan ini juga bertepatan dengan pemilu tengah tahun yang dijadwalkan pada bulan Mei, sebuah momen penting bagi pemerintahan Marcos untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mempersiapkan fase berikutnya dalam politik Filipina.
Bagi Duterte, pemakzulan ini bukan hanya tantangan besar bagi karier politiknya, tetapi juga merupakan konfrontasi langsung dengan sekutu dan rival politiknya, yang menandakan periode penuh gejolak dalam lanskap politik Filipina yang sudah cukup bergejolak.
