Bandung, voxasia.id – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa pembangunan Masjid Al Jabar menjadi salah satu yang didanai menggunakan pinjaman dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,4 triliun. Hal ini disampaikannya dalam wawancara pada 29 Januari 2025 di kanal YouTube resminya, Kang Dedi Mulyadi Channel.
Menurut Dedi, utang tersebut masih menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat hingga saat ini. Selain Masjid Al Jabbar, dana pinjaman juga dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, pengairan, serta revitalisasi pasar.
“Saat ini kita masih harus membayar cicilan dari utang PEN, termasuk yang digunakan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar. Ini jadi bagian dari kewajiban pemerintah provinsi yang harus diselesaikan hingga 2029,” ujar Dedi dalam wawancara tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pembayaran utang tersebut telah memasuki tahun keempat, dengan cicilan mencapai Rp500 miliar per tahun. Ia berharap pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, dapat meningkat agar kewajiban tersebut bisa diselesaikan tepat waktu.
Pembiayaan Infrastruktur dan Beban APBD
Selain Masjid Al Jabbar, proyek-proyek lain yang dibiayai dengan utang PEN mencakup pengembangan Bandara Internasional Kertajati, pembangunan jalan, serta revitalisasi permukiman dan ruang terbuka hijau. Total utang yang harus dibayarkan Jawa Barat saat ini mencapai Rp2,2 triliun, dengan sisa cicilan yang masih berjalan hingga lima tahun ke depan.
Dedi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi defisit yang membebani pembangunan di masa mendatang.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan secara efektif. Jangan sampai utang menjadi hambatan bagi pembangunan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dedi berencana mengevaluasi pos-pos anggaran yang kurang mendesak dan mencari peluang peningkatan pendapatan daerah. Jika target pajak kendaraan bermotor bisa naik dari Rp9 triliun menjadi Rp11 triliun, ia optimistis utang bisa dilunasi lebih cepat.
“Kami berharap ke depan keuangan daerah semakin sehat, sehingga kita bisa fokus pada pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
