Bandung,2 Mei 2025 – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Jawa Barat tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga menjadi momentum lahirnya suara-suara kritis dari para tokoh pendidikan Islam terhadap arah kebijakan Pemprov Jabar di bawah Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam forum diskusi publik bertajuk “Keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pesantren, Lembaga Pendidikan Swasta, dan Madrasah: Perspektif Regulasi dan Anggaran” yang digelar di Gedung PWNU Jawa Barat, Jumat (2/5), berbagai tokoh keagamaan menyampaikan keprihatinan atas dihapuskannya dana hibah untuk pesantren dari APBD 2025.
Salah satu suara paling tegas datang dari Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat, Dr. H. Edi Komarudin. Ia menyatakan bahwa meski penataan ulang penerima hibah adalah langkah yang sah dalam rangka perbaikan tata kelola, namun ia menolak keras jika kebijakan tersebut dibarengi dengan narasi negatif terhadap eksistensi pesantren.
“Silakan lakukan evaluasi dan penataan ulang. Kami terbuka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tapi jangan sampai muncul framing seolah-olah semua pesantren bermasalah. Itu mencederai kontribusi besar pesantren dalam membangun karakter generasi bangsa,” ujarnya tegas.
Pesantren, Pilar Pendidikan Moral di Jawa Barat
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa pondok pesantren selama ini menjadi garda terdepan dalam pembentukan moral dan etika generasi muda, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok Jawa Barat. Ia khawatir jika penghapusan dana hibah ini menjadi sinyal melemahnya dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang sudah berakar kuat di tengah masyarakat.
“Kami hanya berharap, Pemprov Jabar tidak abai terhadap realitas bahwa pesantren adalah aset peradaban. Jangan sampai kebijakan anggaran malah berujung pada peminggiran pesantren,” tambahnya.
Sikap kritis Edi Komarudin bukanlah satu-satunya. Dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh PW Pergunu Jawa Barat tersebut, sejumlah tokoh turut menyuarakan kegelisahan serupa. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Djati, menilai bahwa penghapusan hibah pesantren adalah kemunduran serius dalam keberpihakan terhadap pendidikan agama. Hal senada disampaikan pula oleh Dr. H. Saepuloh, Ketua PW Pergunu Jabar, serta Habib Attasiqy dari PWNU Jabar.
“Ketika negara bicara soal moderasi beragama dan penguatan karakter, justru peran pesantren harus diperkuat, bukan dikurangi dukungannya,” ujar Saepuloh dalam forum yang berlangsung dinamis itu.
Forum ini turut dihadiri oleh KH Tata dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Jawa Barat dan sejumlah tokoh dari berbagai organisasi keagamaan lainnya. Mereka sepakat bahwa realisasi APBD 2025 yang tak lagi mengalokasikan dana hibah untuk ribuan pesantren dan madrasah di Jabar adalah keputusan yang perlu dikaji ulang secara lebih adil dan berpihak.
Diskusi yang berlangsung di Hari Pendidikan Nasional ini menggarisbawahi satu hal penting: bahwa pendidikan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal keberpihakan dan pengakuan terhadap keberagaman model pendidikan di Indonesia. Dan pesantren, dengan seluruh dinamika dan kontribusinya, layak mendapatkan tempat yang terhormat dalam kebijakan publik.
