Bandung, 21 Maret 2025 — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti dua persoalan penting dalam sektor pendidikan, yakni penyaluran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan masih maraknya praktik penahanan ijazah oleh sekolah, khususnya sekolah swasta. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).
Ono Surono mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari kepala sekolah dan guru swasta terkait permasalahan dalam penyaluran BPMU. Selain itu, orang tua siswa juga mengeluhkan masih tertahannya ijazah anak-anak mereka oleh sekolah.
“Kami menerima aspirasi dari kepala sekolah dan guru swasta yang mempertanyakan penyaluran bantuan pendidikan menengah universal. Kemudian dari orangtua siswa, yang sampai saat ini masih banyak ijazah yang belum diberikan oleh pihak sekolah utamanya swasta,” ujar Ono.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberikan pernyataan yang tegas dan jelas mengenai kebijakan pendidikan, terutama terkait penahanan ijazah yang dinilai merugikan hak siswa.
“Kami ingin ada statement yang clear dan jelas terkait kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan ijazah,” tegasnya.
