Bandung, 16 Mei 2025 – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat berubah menjadi panas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memutuskan melakukan walk out sebagai bentuk protes keras terhadap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai melecehkan kewenangan legislatif.
Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur Dedi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan agenda bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam forum tersebut, Gubernur Dedi disebut menyampaikan bahwa proses pemerintahan ke depan tidak perlu lagi melibatkan koordinasi dengan DPRD. Ucapan itu langsung memantik reaksi keras dari Fraksi PDIP.
“Pernyataan Gubernur tersebut saya nilai mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan secara tidak langsung menyasar integritas seluruh anggota DPRD,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, saat menyampaikan interupsi sebelum agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimulai.
Doni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama legislatif. Ia menuntut Gubernur memberikan klarifikasi terbuka dalam forum resmi DPRD sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terhadap Raperda yang diajukan pemerintah.
“Kalau memang Gubernur merasa tidak membutuhkan DPRD, maka tidak perlu dibahas Perda ini di DPRD. Tapi itu jelas tidak mungkin. Jawa Barat bisa maju bukan hanya karena keinginan Gubernur, tapi juga karena kerja bersama seluruh elemen, termasuk DPRD,” ujarnya.
Senada dengan Doni, anggota Fraksi PDIP lainnya, Memo Hermawan, juga menyoroti ketidakharmonisan yang mulai tampak antara eksekutif dan legislatif dalam beberapa bulan terakhir.
“Saya melihat bukan saling memperkuat, tetapi justru muncul suara-suara ketidakharmonisan antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD,” ujar Memo. Ia meminta seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, untuk bersikap tegas terhadap sikap Gubernur tersebut.
Sebagai bentuk protes, Fraksi PDIP memilih meninggalkan ruang sidang dan menunda penyampaian pandangan fraksi terhadapRapat Paripurna hingga ada klarifikasi resmi dari Gubernur.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi atas tuntutan klarifikasi tersebut.
